nusakini.com - Makassar - Kepala BKD Sulsel, Imran menegaskan, bahwa keterlambatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada ASN Pemprov Sulsel dikarenakan membutuhkan penyesuaian dengan sistem baru.

• Andi Sudirman Sampaikan Duka Cita Meninggalnya Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo
• Perjalanan Politik Fatmawati, Wakil Wali Kota Makassar ke Wakil Gubernur Sulsel
• Unggul Quick Count, Kemenangan Andalan Hati Hampir Mencapai 80 Persen
• Andalan Hati Unggul di Quick Count, Sahabat Andalan Bulukumba : Kawal Kemenangan Ini.
• Mencoblos di TPS 12, Sekda Sulsel Jufri Rahman: Mari Jaga Pilkada ini Berjalan Lancar dan Aman

“Jadi keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” katanya, Jum’at (17/6/2022).

Adapun perubahan sistem baru, diantaranya perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. “Selain itu, adanya sistem baru, dimana secara berkala, harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin,” jelasnya.

Mengenai syarat pemenuhan vaksin booster, kata Imran Jausi, bahwa itu bersifat imbauan. “Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita tentu wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah menghimbau warga untuk vaksin, jadi kita dari Pemerintahan perlu menjadi contoh bagi masyarakat tentang kepatuhan dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Namun itu tidak wajib, jika tidak bisa vaksin, bbisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” tuturnya.

“Jadi perlu penyesuaian dengan sistem baru. Karena ada keterlambatan pada proses penginputan dan verifikasi. Sampai saat ini, sudah 19 OPD yang telah cair TPP April, dan sementara proses untuk TPP bulan Mei,” tuturnya. (*)